Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11/2024). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti meminta Kementerian Transmigrasi agar bisa memaksimalkan penggunaan anggarannya. Hal ini disampaikannya di dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11/2024). Novita menilai Kementrans memiliki peran penting dalam merealisasikan pemerataan di Indonesia.

"Ini adalah rapat kedua setelah perkenalan pertama, tidak bisa dipungkiri ini juga salah satu Kementerian yang penting di Indonesia di mana banyak masyarakat dari daerah yang padat penduduk, diperlukan untuk dilakukannya transmigrasi agar adanya pemerataan," ujar Novita di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024

Politisi Fraksi Gerindra ini lantas menyoroti terbatasnya anggaran Kementerian Transmigrasi yang hanya sekitar Rp194 miliar. Novita mengusulkan dibangunnya sinergi dengan kementerian terkait seperti Kementerian PU, Kementerian Desa, dan Kementerian Sosial.

“Sehingga anggaran itu tidak perlu juga harus ditaruh di Kementerian Transmigrasi" ujar Novita yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Lebih lanjut, Novita mengatakan bahwa, strategi transmigrasi yang utama adalah mempersiapkan pemberdayaan masyarakat yang akan berpindah. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan instansi lain agar target yang telah ditetapkan bsia tercapai. "Jadi dari situ kita bisa lintas Kementerian, agar  bisa kerja sama, bagaimana program dan target-target dari Kementerian Transmigrasi ini bisa tercapai.” jelas legislator Dapil Jawa Tengah VIII.

Menurutnya, transmigrasi tetap menjadi program penting di Indonesia untuk mendistribusikan populasi dari daerah padat penduduk, seperti Jawa, ke daerah-daerah dengan lahan luas namun berpenduduk rendah. Dalam kesempatan yang sama, ia juga  mengingatkan perlunya kejelasan terkait lahan dan sarana prasarana sebelum melaksanakan transmigrasi.

"Jangan kemudian lahannya belum jelas statusnya sehingga yang transmigrasi di sana tidak maksimal kalau bahasa Jawanya itu kelelehan. Lalu  juga, harus ada kepastian mengenai tenaga pendukung seperti guru dan petugas kesehatan, karena mereka juga membutuhkan jaminan kesejahteraan," pungkasnya. (mj, uc/rdn)